Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan perlunya sinergi antara BPK dengan BPKP dalam kaitannya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemda dan instansi vertikal, secara lebih kongkrit dalam melakukan tugas audit untuk memberikan opini.

Misbakhun demikian beliau biasa disapa, menyampaikan bahwa dalam berbagai kesempatan ia selalu menyarankan pemda atau instansi pemerintah meminta bantuan BPK dan BPKP membenahi laporan keuangan, laporan kinerja dan berkonsultasi lainnya.

“Dalam rangka upaya terciptanya laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel, perwakilan BPK, selalu berkoordinasi dengan baik bersama dengan perwakilan BPKP dan Inspektorat di Provinsi Jambi ” ungkap Misbakun saat Kunjungan Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kantor Perwakilan BPK dan Kantor BPKP Provinsi Jambi, di Jambi, Jum'at (14/07/2017).

Lebih lanjut Misbakhun memaparkan Penyerapan dana APBN 2016 oleh Kementerian/Lembaga di Provinsi Jambi dalam kurun 3 tahun terakhir (2014 - 2016). BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah menerbitkan sebanyak 77 LHP yang memuat 954 temuan pemeriksaan dengan 2.414 rekomendasi. Dari 2.414 rekomendasi, sebanyak 1.445 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi atau sebesar 59,86%. Dari seluruh entitas, Pemerintah Kabupaten Batang Hari menjadi entitas penindaklanjut rekomendasi tertinggi yaitu sebesar 74,29% dan Pemerintah Kota Jambi terendah karena baru mencapai 33,88%.

Hasil audit/pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan keberhasilan entitas di Provinsi Jambi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yaitu dengan meningkatnya opini yang diperoleh entitas pada kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2014, 2015, dan 2016. Dari 12 entitas, sebanyak 9 (sembilan) entitas telah memperoleh opini WTP dan hanya tertinggal 3 (tiga) entitas saja yang masih harus berupaya lebih giat lagi untuk meningkatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerahnya yaitu Pemerintah Kabupaten Bungo, Pemerintah Kabupaten Tj. Jabung Barat, dan Pemerintah Kabupaten Tj. Jabung Timur.

Politisi Golkar dapil Jatim ini berharap agar BPK, BPKP, dan Inspektorat memiliki solusi mengenai pengaturan lebih lanjut mengenai standarisasi pelaporan yang akuntable dan auditable, sehingga persepsi pemerintah, pengawas, dan pemeriksa tidak berbeda-beda. "Dengan persepsi yang sama, standar yang sama, maka pertanggungjawaban keuangan lebih memungkinkan dalam menilai keberhasilan tujuan dari pemeriksaan anggaran APBN," paparnya.

"Dengan adanya kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI ini, diiharapkan akan meningkatkan kinerja terhadap pengelolaan keuangan negara," pungkasnya. (andri/sc)/foto:andri/iw.